Delegasi NTT dan Sumba Datangi Kemendikbud

Pemda Sumba Konsultasikan Pembangunan Pendidikan dengan Kemendikbud

Image by: Kemendikbud

Belum lama ini Kemendikbud kedatangan tamu delegasi dari NTT dan Sumba untuk melakukan konsultasi tentang pendidikan. Forum konsultasi yang mana merupakan inisiatif dari Pemda Sumba tersebut bertajuk Konsultasi Kebijakan Gugus Tugas Tingkat Tinggi Sumba, NTT, yang membahas tentang bagaimana caranya untuk lebih meningkatkan layanan pendidikan serta pembangunan pendidikan yang lebih maju lagi di daerah Sumba, NTT.

Dalam pertemuan yang diadakan di Jakarta (28/09/2016) tersebut, tokoh-tokoh penting turut hadir dalam forum konsultasi ini antara lain, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Asisten I Gubernur NTT, Johanna E Lisapaly, Wakil Bupati Sumba Barat, Marthen Ngailu Toni, dan Staf Ahli Mendikbud Bidang Hubungan Pusat dan Daerah, James Modouw.

Pada bulan Juni 2016 para pimpinan keempat pemerintah daerah di Sumba membentuk Forum Peduli Pendidikan Sumba (FPPS). Forum ini beranggotakan Wakil Bupati, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga (PPO) dari setiap Kabupaten di Sumba, dan diketuai oleh Wakil Bupati Sumba Barat, selaku Koordinator Forum. Forum tersebut bertujuan untuk pengembangan kebijakan dan implementasi yang lebih baik guna meningkatkan hasil pembelajaran siswa jenjang sekolah dasar (SD/MI).

Muhadjir memaparkan, pendidikan di Sumba sudah sangat memilukan, baik bagi masyarakat dan pemerintah Sumba maupun pemerintahan pusat. “Banyak siswa kelas awal yang masih kesulitan membaca pada akhir kelas dua, sekarang angka penurunan sudah tinggi,” lugas Mendikbud ketika memberikan sambutan pada acara tersebut.

Beliau menuturkan, hal mendasar yang mempengaruhi keadaan tersebut adalah karena Pemda Sumba mengalami kesulitan dalam menyediakan guru yang berkualitas khususnya guru PNS. Lebih dari sebagian guru di Sumba tidak memiliki latar belakang pendidikan keguruan.

“Kurang lebih ada sekitar 12 juta siswa tidak dapat menikmati fasilitas ataupun akses pendidikan dari total 45 juta siswa di Indonesia,” bebernya.

Selain itu, ada 48.000 sekolah di Indonesia yang masih belum mendapat akses listrik karena tidak tersedianya jaringan listrik. Diharapkan mulai tahun depan perlu ekstra khusus untuk mengatasi permasalahan tersebut, infrastruktur dapat dibangun dengan baik sehingga dapat membantu mereka yang tertinggal.