Download Format SPTJM dan Berita Acara Inventarisasi BMN Sekolah 2026 (Format Word)

Download format SPTJM & BAHI inventarisasi BMN sekolah 2026

Setelah pelaksanaan opname fisik dan pendataan aset selesai, tahap paling krusial dalam siklus penatausahaan adalah pelaporan. Berdasarkan SE Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Nomor 11 Tahun 2026, hasil akhir inventarisasi wajib dilengkapi dengan dua dokumen kunci: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibubuhi materai Rp10.000, dan Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI).

📖 Belum Membaca Pedoman Utamanya? Bagi kepala sekolah dan operator sarpras yang perlu memahami latar belakang, linimasa ketat (Mei–September 2026), serta daftar satuan kerja yang terdampak, silakan baca terlebih dahulu pembahasan lengkap mengenai SE Sekjen Kemendikdasmen Nomor 11 Tahun 2026 tentang Inventarisasi BMN Sekolah. Pemahaman terhadap aturan dasar ini akan sangat membantu Anda dalam menyusun SPTJM dan Berita Acara Hasil Inventarisasi secara akurat dan sesuai pedoman teknis resmi.

Tanpa kedua dokumen ini, laporan inventarisasi sekolah tidak dapat divalidasi oleh Biro Keuangan dan BMN, bahkan dapat menghambat proses pengusulan Belanja Modal T+1. Bagi operator sarpras dan kepala sekolah, memahami format baku sesuai pedoman resmi sangat penting untuk menghindari temuan audit dan memastikan tertib administrasi.

⚠️ Penting: Dokumen SPTJM dan BAHI merupakan instrumen akuntabilitas negara. Penandatangan bertanggung jawab penuh atas keabsahan data fisik dan administrasi yang dilaporkan. Pastikan data yang dimasukkan telah melalui verifikasi lapangan dan pencocokan dengan SIMAN/SAKTI.

📋 Komponen Wajib Sesuai Lampiran SE No. 11/2026

Agar tidak perlu menyusun dari nol, berikut adalah rincian komponen yang wajib ada dalam kedua dokumen tersebut berdasarkan Bagian I (Pelaporan) pada Lampiran SE:

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Dicetak di atas kertas berkop sekolah/satuan kerja.
Wajib ditempeli materai Rp10.000 pada kolom tanda tangan Pimpinan Unit Kerja.
Berisi pernyataan resmi bahwa sekolah telah melaksanakan inventarisasi secara menyeluruh dan hasil yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Kuasa Pengguna Barang.

2. Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI)

Disusun di atas kertas berkop resmi dan dibubuhi stempel satuan kerja.
Ditandatangani oleh minimal 3 orang tim pelaksana inventarisasi, kemudian divalidasi oleh pimpinan sekolah.
Memuat rekapitulasi data yang meliputi:
- Data sebelum & setelah inventarisasi (kuantitas & nilai) beserta selisih.
- Rincian BMN ditemukan vs tidak ditemukan.
- Kondisi BMN: Baik vs Rusak Berat.
- BMN berlebih (belum tercatat/salah kodefikasi/gelondongan).
- BMN dengan nilai minus, Rp1, atau nilai buku minus.
- BMN bermasalah (sengketa, belum bersertifikat, dikuasai pihak lain, dsb).
Disampaikan dalam format PDF ke surel ipbmn.roku@kemendikdasmen.go.id atau melalui tautan resmi yang ditetapkan.

📥 Download Template Format Word (.docx) Siap Edit

Untuk mempercepat proses administrasi sarpras sekolah 2026, kami telah menyusun ulang format resmi SPTJM dan BAHI ke dalam berkas Microsoft Word yang rapi, sesuai struktur SE. Anda tinggal mengganti nama sekolah, NPSN, tanggal, dan nama penandatangan.

📄 Format SPTJM Inventarisasi BMN (.docx) dan Format Berita Acara Hasil Inventarisasi (.docx)

💡 Catatan Teknis:File telah diformat margin standar, font Times New Roman 12pt, dan struktur tabel rekapitulasi siap isi.

📝 Lihat Teks Template SPTJM & BAHI (Salin Manual)

[CONTOH TEKS SPTJM] SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama: [Nama Kepala Sekolah] Jabatan: Kepala [Nama Sekolah] NIP: [NIP] Dengan ini menyatakan bahwa [Nama Sekolah] benar-benar telah melaksanakan Inventarisasi Barang Milik Negara Tahun 2026 sesuai dengan SE Sekjen Kemendikdasmen Nomor 11 Tahun 2026. Seluruh data fisik, administrasi, dan permasalahan BMN yang dilaporkan telah diverifikasi, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak terdapat manipulasi data. Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. [Kota], [Tanggal Bulan Tahun] Kepala [Nama Sekolah], [Materai Rp10.000] [Nama Lengkap & NIP] --- [CONTOH TEKS BAHI] BERITA ACARA HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA Nomor: .../BAHI/.../2026 Pada hari ini [Hari], tanggal [Tanggal] bulan [Bulan] tahun [Tahun], kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama: [Ketua Tim] | Jabatan: [...] 2. Nama: [Anggota 1] | Jabatan: [...] 3. Nama: [Anggota 2] | Jabatan: [...] Telah melaksanakan inventarisasi BMN di [Nama Sekolah] dan melaporkan hasil sebagai berikut: 1. Rekapitulasi data sebelum & setelah inventarisasi (Kuantitas & Nilai) beserta selisih. 2. Rincian BMN ditemukan dan tidak ditemukan. 3. Rincian BMN kondisi baik dan rusak berat. 4. Rincian BMN berlebih. 5. Rincian BMN nilai perolehan minus/Rp1/nilai buku minus. 6. Rincian BMN bermasalah. Seluruh lampiran rekapitasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui, Kepala [Nama Sekolah] Tim Pelaksana Inventarisasi (Stempel & TTD) 1. [TTD & Nama] 2. [TTD & Nama] 3. [TTD & Nama]

✅ Tips Pengisian agar Lolos Validasi

Pastikan NUP (Nomor Urut Pendaftaran) pada BAHI sama persis dengan data di SIMAN. Perbedaan NUP sering menjadi penyebab penolakan laporan.

Untuk BMN tidak ditemukan, sertakan keterangan penyebab di kolom lampiran (hilang, salah kodefikasi, dalam renovasi, atau pencatatan ganda) agar mudah ditindaklanjuti di SAKTI.

Tanda tangan minimal 3 orang tim harus berbeda dan jelas identitas jabatannya (bukan sekadar tanda tangan operator).

Konversi dokumen Word ke PDF sebelum diunggah. Beri nama file rapi, contoh: BAHI_SPTJM_NPSN12345678_2026.pdf.

Dengan menggunakan Format SPTJM inventarisasi BMN dan contoh berita acara inventarisasi sekolah yang telah disesuaikan dengan SE terbaru, proses pelaporan akan lebih cepat, terstandarisasi, dan minim kesalahan administratif. Segera lengkapi dokumen, validasi internal, dan sampaikan ke Biro Keuangan & BMN sebelum batas waktu Oktober 2026.