Rincian Biaya PPG Kemenag 2026: Daljab Rp800 Ribu vs Prajabatan Rp17 Juta & Komponennya

Q: Apakah ada biaya ujian retaker jika peserta tidak lulus Uji Kinerja (UKin) atau UP?

Untuk ujian ulang (retaker), peserta umumnya dibebani biaya pendaftaran ujian ulang secara mandiri sesuai dengan besaran tarif resmi penjaminan mutu yang ditetapkan PNBP LPTK.

Infografis Rincian Biaya dan Unit Cost PPG Kemenag 2026

Ringkasan

Rincian Biaya PPG Kemenag 2026 dibedakan berdasarkan dua jalur utama: PPG Dalam Jabatan (Daljab) dan PPG Prajabatan. Untuk jalur Daljab, estimasi unit cost penyelenggaraan adalah sebesar Rp800.000 per peserta yang umumnya ditanggung penuh oleh APBN/APBD (Gratis untuk guru). Sementara itu, jalur Prajabatan memiliki unit cost mencapai Rp17.000.000 per tahun (dua semester). Komponen pembiayaan mencakup pendaftaran, seleksi akademik, biaya pendidikan di LPTK, hingga Uji Kinerja (UKin) dan Uji Pengetahuan (UP).

Masalah pembiayaan sering kali menjadi salah satu pemicu kebingungan utama bagi para guru madrasah maupun calon pendidik yang hendak mengikuti sertifikasi. Tidak sedikit guru yang khawatir akan dibebani biaya perkuliahan mahal saat dipanggil mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Padahal, Kementerian Agama telah menetapkan skema pendanaan yang sangat jelas dan terstruktur.

Menyambung informasi resmi dalam Panduan Juknis PPG Kemenag 2026, artikel ini akan membedah secara mendalam rincian pembiayaan secara transparan. Kita akan mengulas perbedaan signifikan antara unit cost Rp800.000 untuk guru Dalam Jabatan dan Rp17.000.000 untuk Prajabatan, serta merincikan komponen biaya dari ujian seleksi hingga Uji Kinerja (UKin).

📌 Poin Kunci Pembiayaan PPG Kemenag 2026

PPG Dalam Jabatan (Subsidi Penuh): Guru terdaftar aktif tidak dipungut biaya pendidikan (*Unit Cost* ~Rp800.000/peserta dicover DIPA Kemenag atau Pemda).
PPG Prajabatan (Jalur Mandiri / Beasiswa): Ditujukan bagi lulusan S-1/D-IV fresh graduate dengan *Unit Cost* Rp17.000.000 (Rp8.500.000 per semester).
Komponen Uji Kompetensi: Biaya ujian nasional seperti Uji Kinerja (UKin) dan Uji Pengetahuan (UP) telah masuk ke dalam paket pendanaan pemerintah bagi peserta Daljab.
Pengeluaran Mandiri Peserta: Guru hanya menanggung biaya operasional pribadi, seperti koneksi internet, perangkat laptop/komputer, dan pencetakan berkas fisik.
Larangan Pungli: LPTK maupun Kantor Kemenag Daerah dilarang keras memungut biaya tambahan di luar ketentuan resmi regulasi.

💡 Artikel Utama: Untuk rincian syarat pendaftaran, alur linieritas, dan jadwal seleksi, Anda dapat membaca artikel pilar di: Juknis PPG Kemenag 2026: Syarat, Biaya, dan Jalur Lengkap.

1. Komparasi Unit Cost: PPG Dalam Jabatan vs PPG Prajabatan

Salah satu pemicu simpang siur informasi di kalangan guru adalah menyamakan pembiayaan PPG Dalam Jabatan dengan PPG Prajabatan. Kedua jalur ini memiliki sasaran, durasi perkuliahan, dan skala anggaran yang sangat jauh berbeda.

Kategori PPG	Estimasi Unit Cost	Sumber Pendanaan	Kewajiban Biaya Guru
PPG Dalam Jabatan (Daljab)	± Rp800.000 / peserta	APBN (DIPA Kemenag) / APBD (Beasiswa Pemda)	GRATIS (Menanggung biaya pribadi/internet)
PPG Prajabatan	Rp17.000.000 / tahun (2 semester)	Beasiswa Kehormatan / Mandiri Peserta	Gratis (Jika lolos beasiswa) atau Mandiri Rp8.500.000/semester

A. Mengapa Unit Cost PPG Dalam Jabatan Hanya Rp800.000?

Rendahnya *unit cost* PPG Daljab (sekitar Rp800.000 per guru) dimungkinkan karena adanya konversi 27 SKS melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Peserta Daljab tidak perlu mengikuti tatap muka kelas teori penuh di kampus LPTK. Pengalaman mengajar bertahun-tahun langsung diakui sebagai kredit akademik, sehingga LPTK hanya membiayai operasional LMS, pengujian 9 SKS, honor Dosen/Guru Pamong PPL, serta sistem penilaian.

B. Mengapa PPG Prajabatan Mencapai Rp17.000.000?

PPG Prajabatan merupakan pendidikan profesi penuh (full-time) selama dua semester (36 SKS riil) di perguruan tinggi bagi calon guru yang belum mengajar. Biaya Rp17.000.000 melingkupi biaya kuliah SPP/UKT, sarana laboratorium mikro, asrama/akomodasi LPTK, serta kegiatan PPL intensif di sekolah mitra selama satu tahun ajaran.

2. Rincian Komponen Biaya Spesifik PPG Kemenag

Untuk memberikan gambaran yang transparan, berikut adalah rincian alokasi komponen biaya yang membentuk keseluruhan proses sertifikasi guru:

Biaya Pendaftaran & Seleksi Administrasi: Pada jalur Dalam Jabatan, proses verifikasi dan validasi (verval) dokumen di SIMPATIKA atau SIAGA tidak dipungut biaya (Rp0).
Biaya Seleksi Akademik (Pretest): Ujian seleksi berbasis komputer (CBT) diselenggarakan secara online/terpusat. Biaya pengawasan, penyediaan sistem tes, dan bank soal dibiayai oleh DIPA Kementerian Agama.
Biaya Operasional LPTK Penyelenggara: Mencakup honorarium Dosen Pembimbing, Guru Pamong, pemeliharaan server Learning Management System (LMS), serta administrasi kelulusan.
Biaya Uji Kompetensi (UKPPPG / Uji Kinerja & Uji Pengetahuan): Pelaksanaan Uji Kinerja (UKin)—seperti penilaian portofolio dan video pembelajaran—serta Uji Pengetahuan (UP) berbasis kasus, seluruhnya sudah diikutsertakan dalam anggaran *unit cost* yang disubsidi pemerintah.

3. Pengeluaran Mandiri yang Perlu Disiapkan Guru

Meskipun biaya pendidikan dan ujian PPG Dalam Jabatan ditanggung penuh oleh pemerintah (APBN/APBD), guru tetap disarankan mengalokasikan anggaran mandiri untuk kebutuhan penunjang teknis selama perkuliahan LMS, antara lain:

Koneksi Internet / Kuota Data: Untuk mengakses LMS, mengunduh modul, serta mengikuti tatap muka maya via Zoom/Google Meet secara stabil.
Perangkat Kerja (Laptop/PC & Webcam): Memastikan spesifikasi perangkat memadai untuk merekam video PPL dan mengikuti tes uji pengetahuan online.
Pencetakan & Legalisir Berkas: Pengurusan dokumen fisik (SK Mengajar, transkrip, ijazah) untuk proses Verval awal atau pendaftaran ulang LPTK.

4. Salinan Dokumen Regulasi PMA Nomor 19 Tahun 2026

Berikut adalah teks salinan resmi Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2026 yang mengatur dasar hukum penataan LPTK dan kerangka kualifikasi penyelenggaraan PPG:

📄 Klik untuk Menampilkan / Menyembunyikan Salinan Teks PMA No. 19 Tahun 2026

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2018 tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan diubah sebagai berikut:

Pasal 1 (Ketentuan Umum)
7. Program Pendidikan Sarjana Pendidikan (Program PSP) adalah program pendidikan akademik yang diselenggarakan oleh PTK untuk menghasilkan sarjana pendidikan setara level 6 KKNI.
8. Program Pendidikan Profesi Guru (Program PPG) adalah pendidikan profesi guru yang setara dengan level 7 KKNI.
9. Program PPG Dalam Jabatan adalah Program PPG bagi mereka yang sudah berstatus dan bertugas sebagai guru.
10. Program PPG Prajabatan adalah Program PPG bagi mereka yang belum berstatus dan bertugas sebagai guru.

Pasal 6 (Kuota Penerimaan Mahasiswa)
(2) Kuota penerimaan calon mahasiswa untuk setiap tahun akademik didasarkan pada ketentuan:
a. Program Studi terakreditasi unggul: paling banyak 5 kelas @ 35 mahasiswa.
b. Program Studi terakreditasi: paling banyak 3 kelas @ 35 mahasiswa.

Pasal II
1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, status akreditasi perguruan tinggi dan program studi yang diperoleh sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan mendapat penyesuaian (peringkat C/Baik & B/Baik Sekali dinyatakan sebagai terakreditasi; A/Unggul dinyatakan terakreditasi unggul).
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2026 oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

📥 Download File PDF PMA No. 19 Tahun 2026 (Google Drive)

Format File: PDF | Salinan Resmi Dokumen Kemenag RI

5. Pertanyaan Populer seputar Biaya PPG Kemenag (FAQ)

Q: Apakah ada biaya ujian retaker jika peserta tidak lulus Uji Kinerja (UKin) atau UP?

A: Untuk ujian ulang (*retaker*), peserta umumnya dibebani biaya pendaftaran ujian ulang secara mandiri sesuai dengan besaran tarif resmi penjaminan mutu yang ditetapkan PNBP LPTK.

Q: Apakah guru honorer / Non-ASN di madrasah swasta dibiayai gratis juga untuk PPG Daljab?

A: Ya. Selama terdaftar sebagai peserta resmi PPG Dalam Jabatan yang dipanggil oleh Kemenag, pembiayaan *unit cost* ditanggung oleh negara tanpa membedakan status PNS, PPPK, maupun Guru Honorer Swasta.

Q: Apakah pihak sekolah atau LPTK boleh meminta uang pendaftaran ulang?

A: Tidak boleh. Segala bentuk pungutan pendaftaran ulang di luar juknis resmi Kemenag dikategorikan sebagai tindakan tidak sah (pungli).

Kesimpulan & Imbauan Tindakan (CTA)

Secara keseluruhan, Anda tidak perlu merasa cemas mengenai isu biaya dalam pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Kemenag 2026. Dengan skema subsidi APBN/APBD dan konversi RPL, seluruh *unit cost* pendidikan hingga pelaksanaan Uji Kinerja (UKin) ditanggung oleh pemerintah.

Fokuskan energi Anda pada persiapan dokumen Verval serta penguasaan materi pembelajaran mandiri. Untuk memahami syarat kelayakan, linieritas ijazah, dan jadwal pendaftaran nasional secara komprehensif, pastikan Anda membaca artikel pilar kami di Juknis PPG Kemenag 2026: Syarat, Biaya, dan Jalur Lengkap.

Penulis: Arkaan Pradika

Pengelola dan Penulis Utama di Informasiguru.com. Berfokus menyajikan analisis regulasi pendidikan, panduan administrasi guru, tata kelola madrasah, serta update terkini kebijakan Kementerian Agama dan Kemendikdasmen.