Standar Pembiayaan Pendidikan Dasar dan Menengah

| 23 Agustus 2017

Download Standar Pembiayaan Pendidikan Dasar dan Menengah

Download Standar Pembiayaan Pendidikan Dasar dan Menengah Berdasarkan Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009






Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.

Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Untuk memperoleh wawasan yang mendalam mengenai Standar Pembiayaan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka disarakan untuk download Standar Pembiayaan Pendidikan Dasar dan Menengah Berdasarkan Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 pada link sebagai berikut: 



BACA JUGA:

Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah Terbaru Berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016

Standar Isi Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah: SD/MI, SMP/MTs, SMK/MAK

Standar Penilaian Pendidikan

Standar Kompetensi Lulusan Terbaru

Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah: SD/MI-SMP/MTs-SMA/MA-SMK/MAK

Berikut adalah kutipan dari Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tersebut:

SALINAN
PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 69 TAHUN 2009
TENTANG
STANDAR BIAYA OPERASI NONPERSONALIA TAHUN 2009
UNTUK SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTs), SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH (SMA/MA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK), SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 62 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
2
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STANDAR BIAYA OPERASI NONPERSONALIA TAHUN 2009 UNTUK SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTs), SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH (SMA/MA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK), SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB). Pasal 1 Standar biaya operasi nonpersonalia untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Pasal 2
(1) Standar biaya operasi nonpersonalia tahun 2009 per sekolah/program keahlian, per rombongan belajar, dan per peserta didik untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB menggunakan basis biaya operasi nonpersonalia per sekolah/program keahlian, per rombongan belajar, dan per peserta didik untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.
(2) Besaran standar biaya operasi nonpersonalia tahun 2009 per sekolah/program keahlian, per rombongan belajar, dan per peserta didik, serta besaran presentase minimum biaya alat tulis sekolah (ATS) dan bahan dan alat habis pakai (BAHP), untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
3
(3) Penghitungan standar biaya operasi nonpersonalia tahun 2009 untuk masing-masing daerah dilakukan dengan mengalikan biaya operasi nonpersonalia DKI Jakarta dengan indeks masing-masing daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
Pasal 3 Satuan pendidikan dasar dan menengah yang belum bisa memenuhi Standar Nasional Pendidikan menggunakan biaya satuan yang lebih rendah dari standar biaya ini. Pasal 4 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2009 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD. BAMBANG SUDIBYO Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional, Dr. A. Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM NIP 196108281987031003

SALINAN
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 69 TAHUN 2009 TANGGAL 5 OKTOBER 2009
STANDAR BIAYA OPERASI NONPERSONALIA TAHUN 2009
UNTUK SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTs), SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH (SMA/MA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK), SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB)
Ketentuan jumlah rombongan belajar per sekolah/program keahlian dan jumlah peserta didik per rombongan belajar untuk perhitungan biaya operasi nonpersonalia:
1) SD/MI : 6 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 28 peserta didik,
2) SMP/MTs: 6 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 32 peserta didik,
3) SMA/MA: 6 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 32 peserta didik,
4) SDLB: 6 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 5 peserta didik,
5) SMPLB: 3 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 8 peserta didik,
6) SMALB: 3 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 8 peserta didik, dan
7) Program-program Keahlian SMK: 6 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 32 peserta didik.
Tabel Standar Biaya Operasi Nonpersonalia per Sekolah/Program Keahlian, per Rombongan Belajar, dan per Peserta Didik untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMK di DKI Jakarta pada tahun 2009
No.
Sekolah/
Program Keahlian
Biaya Operasi Nonpersonalia (Rp Ribu)
% Minimum untuk ATS
% Minimum untuk BAHP
Per Sekolah/ Program Keahlian
Per Rombongan Belajar
Per Peserta Didik
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1.
SD/MI
97.440
16.240
580
10
10
2.
SMP/MTs
136.320
22.720
710
10
10
3.
SMA/MA Bahasa
184.320
30.720
960
10
10
4.
SMA/MA IPS
184.320
30.720
960
10
10
5.
SMA/MA IPA
193.920
32.320
1.010
10
10
6.
SDLB Tunalaras
88.200
14.700
2.940
10
10
7.
SDLB Tunadaksa
89.100
14.850
2.970
10
10
8.
SDLB Tunagrahita
89.400
14.900
2.980
10
10
9.
SDLB Tunarungu
90.300
15.050
3.010
10
10
10.
SDLB Tunanetra
97.200
16.200
3.240
25
5
2
No.
Sekolah/ Program Keahlian
Biaya Operasi Nonpersonalia (Rp Ribu)
% Minimum untuk ATS
% Minimum untuk BAHP
Per Sekolah/ Program Keahlian
Per Rombongan Belajar
Per Peserta Didik
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
11.
SMPLB Tunalaras
104.160
34.720
4.340
10
10
12.
SMPLB Tunadaksa
108.960
36.320
4.540
10
10
13.
SMPLB Tunagrahita
107.280
35.760
4.470
10
10
14.
SMPLB Tunarungu
108.840
36.280
4.535
10
10
15.
SMPLB Tunanetra
117.840
39.280
4.910
20
5
16.
SMALB Tunadaksa
121.680
40.560
5.070
10
10
17.
SMALB Tunagrahita
120.960
40.320
5.040
10
10
18.
SMALB Tunarungu
121.920
40.640
5.080
10
10
19.
SMALB Tunanetra
138.720
46.240
5.780
20
10
SMK Non Teknik
20.
PK Pekerjaan Sosial
351.360
58.560
1.830
10
10
21.
PK Akuntansi
351.360
58.560
1.830
10
10
22.
PK Usaha Jasa Pariwisata
351.360
58.560
1.830
10
10
23.
PK Penjualan
351.360
58.560
1.830
10
10
24.
PK Administrasi Perkantoran
357.120
59.520
1.860
10
10
25.
PK Patiseri
360.960
60.160
1.880
10
10
26.
PK Restoran
362.880
60.480
1.890
10
10
27.
PK Akomodasi Perhotelan
368.640
61.440
1.920
10
10
28.
PK Tata Busana
355.200
59.200
1.850
10
10
29.
PK Kecantikan Kulit
393.600
65.600
2.050
10
20
30.
PK Kecantikan Rambut
410.880
68.480
2.140
10
20
31.
PK Seni Tari
391.680
65.280
2.040
10
20
32.
PK Theatre
391.680
65.280
2.040
10
20
33.
PK Karawitan
391.680
65.280
2.040
10
20
34.
PK Pedalangan
391.680
65.280
2.040
10
20
35.
PK Musik Non Klasik
412.800
68.800
2.150
10
20
36.
PK Animasi
412.800
68.800
2.150
10
20
37.
PK Desain Komunikasi Visual
412.800
68.800
2.150
10
20
SMK Teknik
38.
PK Survey dan Pemetaan
351.360
58.560
1.830
10
10
39.
PK Pembibitan Tanaman
351.360
58.560
1.830
10
10
40.
PK Budidaya Tanaman Sayuran
357.120
59.520
1.860
10
10
41.
PK Budidaya Tanaman Perkebunan
360.960
60.160
1.880
10
10
42.
PK Budidaya Tanaman Buah Semusim
360.960
60.160
1.880
10
10
43.
PK Budidaya Ternak Unggas
360.960
60.160
1.880
10
10
44.
PK Budidaya Ikan Air Payau
370.560
61.760
1.930
10
15
45.
PK Budidaya Ternak Ruminansia
391.680
65.280
2.040
10
20
46.
PK Kriya Keramik
355.200
59.200
1.850
10
10
47.
PK Kriya Tekstil
355.200
59.200
1.850
10
10
3
No.
Sekolah/ Program Keahlian
Biaya Operasi Nonpersonalia (Rp Ribu)
% Minimum untuk ATS
% Minimum untuk BAHP
Per Sekolah/ Program Keahlian
Per Rombongan Belajar
Per Peserta Didik
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
48.
PK Kriya Kayu
359.040
59.840
1.870
10
10
49.
PK Kriya Logam
374.400
62.400
1.950
10
15
50.
PK Kriya Kulit
391.680
65.280
2.040
10
20
51.
PK Gambar Bangunan
359.040
59.840
1.870
10
10
52.
PK T. Gambar Mesin
359.040
59.840
1.870
10
10
53.
PK Perabot Kayu
364.800
60.800
1.900
10
15
54.
PK Konstruksi Bangunan Sederhana
364.800
60.800
1.900
10
15
55.
PK Finishing
366.720
61.120
1.910
10
15
56.
PK Batu dan Beton
374.400
62.400
1.950
10
15
57.
PK Teknik Konstruksi Kayu
378.240
63.040
1.970
10
15
58.
PK Teknik Distribusi Tenaga Listrik
374.400
62.400
1.950
10
15
59.
PK Teknik Listrik Industri
380.160
63.360
1.980
10
15
60.
PK Teknik Audio Video
380.160
63.360
1.980
10
15
61.
PK Teknik Pembangkit Tenaga Listrik
385.920
64.320
2.010
10
20
62.
PK Pemanfaatan Tenaga Listrik
385.920
64.320
2.010
10
20
63.
PK Elektronika Industri
391.680
65.280
2.040
10
20
64.
PK Pendingin dan TU
403.200
67.200
2.100
10
20
65.
PK Teknik Komputer Jaringan
391.680
65.280
2.040
10
20
66.
PK TI Multimeida
391.680
65.280
2.040
10
20
67.
PK Rekayasa Perangkat Lunak
391.680
65.280
2.040
10
20
68.
PK Teknika Kapal Niaga
391.680
65.280
2.040
10
20
69.
PK Nautika Kapal Penangkap Ikan
397.440
66.240
2.070
10
20
70.
PK Nautika Kapal Niaga
412.800
68.800
2.150
10
20
71.
PK Elektronika Pes. Udara
391.680
65.280
2.040
10
20
72.
PK Kelistrikan Pes. Udara
412.800
68.800
2.150
10
20
73.
PK Teknik Mekanik Otomotif
403.200
67.200
2.100
10
20
74.
PK T Pemeliharaan Mekanik Industri
403.200
67.200
2.100
10
20
75.
PK Kontrol Mekanik
412.800
68.800
2.150
10
20
76.
PK Kontrol Proses
412.800
68.800
2.150
10
20
77.
PK Teknik Otomasi
412.800
68.800
2.150
10
20
78.
PK T. Transmisi Radio
391.680
65.280
2.040
10
20
79.
PK Tek. Akses Radio
391.680
65.280
2.040
10
20
80.
PK Penyiaran Radio
412.800
68.800
2.150
10
20
81.
PK Tek. Switching
412.800
68.800
2.150
10
20
82.
PK Prog. Pertelevisian
430.080
71.680
2.240
10
20
83.
PK AEI Maintenance & Repair
401.280
66.880
2.090
10
20
84.
PK Teknik Airframe & Power Plant
420.480
70.080
2.190
10
20
85.
PK Teknik Geologi Pertambangan
414.720
69.120
2.160
10
20
86.
PK Teknik Kimia Industri
416.640
69.440
2.170
10
20
87.
PK Teknik Analis Kimia
416.640
69.440
2.170
10
20
4
No.
Sekolah/ Program Keahlian
Biaya Operasi Nonpersonalia (Rp Ribu)
% Minimum untuk ATS
% Minimum untuk BAHP
Per Sekolah/ Program Keahlian
Per Rombongan Belajar
Per Peserta Didik
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
88.
PK Teknik Pencapan
420.480
70.080
2.190
5
20
89.
PK Teknik Pencelupan
422.400
70.400
2.200
5
20
90.
PK Teknik Pembuatan Benang
474.240
79.040
2.470
5
30
91.
PK Teknik Pembuatan Kain
474.240
79.040
2.470
5
30
92.
PK Teknik Pembentukan
437.760
72.960
2.280
5
25
93.
PK Teknik Pemesinan
455.040
75.840
2.370
5
25
94.
PK Teknik pengecoran
460.800
76.800
2.400
5
30
95.
PK Teknik Las
481.920
80.320
2.510
5
30
Keterangan:
1) Biaya operasi nonpersonalia meliputi: biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi/perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan.
2) Biaya alat tulis sekolah adalah biaya untuk pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar.
3) Biaya alat dan bahan habis pakai adalah biaya untuk pengadaan alat-alat dan bahan-bahan praktikum IPA, alat-alat dan bahan-bahan praktikum IPS, alat-alat dan bahan-bahan praktikum bahasa, alat-alat dan bahan-bahan praktikum komputer, alat-alat dan bahan-bahan praktikum ketrampilan, alat-alat dan bahan-bahan olah raga, alat-alat dan bahan-bahan kebersihan, alat-alat dan bahan-bahan kesehatan dan keselamatan, tinta stempel, toner/tinta printer, dll yang habis dipakai dalam waktu satu tahun atau kurang.
4) Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan adalah biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah/madrasah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah/madrasah agar layak digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar.
5) Biaya daya dan jasa merupakan biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah/madrasah seperti listrik, telepon, air, dll.
6) Biaya transpor/perjalanan dinas adalah biaya untuk berbagai keperluan perjalanan dinas pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik baik dalam di kota maupun ke luar kota.
7) Biaya konsumsi adalah biaya untuk penyediaan konsumsi dalam kegiatan sekolah/madrasah yang layak disediakan konsumsi seperti rapat-rapat sekolah/madrasah, perlombaan di sekolah/madrasah, dll.
8) Biaya asuransi adalah biaya membayar premi asuransi untuk keamanan dan keselamatan sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik seperti asuransi kebakaran, asuransi bencana alam, asuransi kecelakaan praktek kerja di industri, dll.
5
9) Biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler adalah biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui kegiatan ekstra kurikuler seperti Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Unit Kesehatan Sekolah (UKS), Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), olah raga, kesenian, lomba bidang akademik, perpisahan kelas terakhir, pembinaan kegiatan keagamaan, dll.
10) Biaya uji kompetensi adalah biaya untuk penyelenggaraan ujian kompetensi bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan lulus.
11) Biaya praktek kerja industri (prakerin) adalah biaya untuk penyelenggaraan praktek industri bagi peserta didik SMK.
12) Biaya pelaporan adalah biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah/madrasah kepada pihak yang berwenang.
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD. BAMBANG SUDIBYO Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional, TTD. Dr. A. Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM NIP 196108281987031003

SALINAN
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 69 TAHUN 2009 TANGGAL 5 OKTOBER 2009
STANDAR BIAYA OPERASI NONPERSONALIA TAHUN 2009
UNTUK SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTs), SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH (SMA/MA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK), SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB)
Tabel Indeks Biaya Pendidikan untuk Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2009 dengan Basis DKI Jakarta
No.
Daerah
Indeks Biaya Pendidikan
I
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
1,006
Kab. Aceh Barat
1,008
Kab. Aceh Besar
0,979
Kab. Aceh Selatan
0,998
Kab. Aceh Singkil
1,024
Kab. Aceh Tengah
1,009
Kab. Aceh Tenggara
1,019
Kab. Aceh Timur
1,020
Kab. Aceh Utara
1,018
Kab. Bireuen
1,023
Kab. Aceh Pidie
0,995
Kab. Simeuleu
1,183
Kota Banda Aceh
0,981
Kota Sabang
1,063
Kota Langsa
1,013
Kota Lhokseumawe
1,017
Kab. Nagan Raya
1,019
Kab. Aceh Jaya
1,011
Kab. Aceh Barat Daya
1,015
Kab. Gayo Lues
1,021
Kab. Aceh Tamiang
1,014
Kab. Bener Meriah
1,020
II
Provinsi Sumatera Utara
0,956
Kab. Asahan
0,936
Kab. Dairi
0,934
Kab. Deli Serdang
0,915
Kab. Tanah Karo
0,944
2
No.
Daerah
Indeks Biaya Pendidikan
Kab. Labuhan Batu
0,961
Kab. Langkat
0,922
Kab. Mandailing Natal
0,947
Kab. Nias
1,194
Kab. Simalungun
0,921
Kab. Tapanuli Selatan
0,957
Kab. Tapanuli Tengah
0,942
Kab. Tapanuli Utara
0,945
Kab. Toba Samosir
0,947
Kota Binjai
0,915
Kota Medan
0,940
Kota Pematang Siantar
0,939
Kota Sibolga
0,947
Kota Tanjung Balai
0,946
Kota Tebing Tinggi
0,936
Kota Padang Sidempuan
0,948
Kab. Pakpak Bharat
0,948
Kab. Nias Selatan
1,189
Kab. Humbang Hasundutan
0,935
Kab. Serdang Berdagai
0,927
Kab. Samosir
0,993
III
Provinsi Sumatera Barat
0,927
Kab. Limapuluh Koto
0,922
Kab. Agam
0,930
Kab. Kepulauan Mentawai
1,175
Kab. Padang Pariaman
0,903
Kab. Pasaman
0,935
Kab. Pesisir Selatan
0,940
Kab. Sawahlunto Sijunjung
0,937
Kab. Solok
0,913
Kab. Tanah Datar
0,912
Kota Bukit Tinggi
0,930
Kota Padang Panjang
0,918
Kota Padang
0,893
Kota Payakumbuh
0,913
Kota Sawahlunto
0,915
Kota Solok
0,917
Kota Pariaman
0,906
Kab. Pasaman Barat
0,937
Kab. Dharmasraya
0,929
Kab. Solok Selatan
0,911
3
No.
Daerah
Indeks Biaya Pendidikan
IV
Provinsi Riau
1,044
Kab. Bengkalis
1,091
Kab. Indragiri Hilir
1,075
Kab. Indragiri Hulu
1,069
Kab. Kampar
1,040
Kab. Kuantan Singingi
1,051
Kab. Pelalawan
1,050
Kab. Rokan Hilir
1,065
Kab. Rokan Hulu
1,048
Kab. Siak
1,071
Kota Dumai
1,086
Kota Pekanbaru
1,031
V
Provinsi Kepulauan Riau
1,094
Kab. Bintan
1,095
Kab. Natuna
1,169
Kab. Karimun
1,096
Kota Batam
1,074
Kota Tanjung Pinang
1,061
Kab. Lingga
1,103
VI
Provinsi Jambi
0,965
Kab. Batanghari
0,980
Kab. Bungo
0,972
Kab. Kerinci
0,976
Kab. Merangin
0,981
Kab. Muaro Jambi
0,963
Kab. Sarolangun
1,002
Kab. Tanjung Jabung Barat
0,968
Kab. Tanjung Jabung Timur
0,971
Kab. Tebo
0,988
Kota Jambi
0,941
VII
Provinsi Sumatera Selatan
0,949
Kab. Lahat
0,971
Kab. Musi Banyuasin
0,978
Kab. Musi Rawas
0,972
Kab. Muara Enim
0,956
Kab. Ogan Komering Ilir
0,936
Kab. Ogan Komering Ulu
0,934
Kota Palembang
0,950
Kota Pagar Alam
0,990
4
No.
Daerah
Indeks Biaya Pendidikan
Kota Lubuk Linggau
0,965
Kota Prabumulih
0,968
Kab. Banyuasin
0,973
Kab. Ogan Ilir
0,949
Kab. OKU Timur
0,952
Kab. OKU Selatan
0,936
VIII
Provinsi Bangka Belitung
1,048
Kab. Bangka
1,053
Kab. Belitung
1,061
Kota Pangkal Pinang
1,035
Kab. Bangka Selatan
1,058
Kab. Bangka Tengah
1,061
Kab. Bangka Barat
1,051
Kab. Belitung Timur
1,084
IX
Provinsi Bengkulu
0,953
Kab. Bengkulu Selatan
0,958
Kab. Bengkulu Utara
0,947
Kab. Rejang Lebong
0,943
Kota Bengkulu
0,929
Kab. Kaur
0,956
Kab. Seluma
0,950
Kab. Mukomuko
0,948
Kab. Lebong
0,946
Kab. Kepahiang
0,954
X
Provinsi Lampung
0,920
Kab. Lampung Barat
0,955
Kab. Lampung Selatan
0,949
Kab. Lampung Tengah
0,951
Kab. Lampung Utara
0,947
Kab. Lampung Timur
0,952
Kab. Tanggamus
0,956
Kab. Tulang Bawang
0,950
Kab. Way Kanan
0,946
Kota Bandar Lampung
0,930
Kota Metro
0,952
XI
Provinsi DKI Jakarta
1,000
5
No.
Daerah
Indeks Biaya Pendidikan
XII
Provinsi Jawa Barat
0,936
Kab. Bandung
0,905
Kab. Bekasi
0,923
Kab. Bogor
0,917
Kab. Ciamis
0,929
Kab. Cianjur
0,910
Kab. Cirebon
0,902
Kab. Garut
0,908
Kab. Indramayu
0,930
Kab. Karawang
0,907
Kab. Kuningan
0,908
Kab. Majalengka
0,910
Kab. Purwakarta
0,907
Kab. Subang
0,909
Kab. Sukabumi
0,914
Kab. Sumedang
0,912
Kab. Tasikmalaya
0,907
Kota Bandung
0,913
Kota Bekasi
0,921
Kota Bogor
0,924
Kota Cirebon
0,911
Kota Depok
0,904
Kota Sukabumi
0,922
Kota Cimahi
0,921
Kota Tasikmalaya
0,917
Kota Banjar
0,926
XIII
Provinsi Banten
0,929
Kab. Lebak
0,954
Kab. Pandeglang
0,934
Kab. Serang
0,929
Kab. Tangerang
0,930
Kota Cilegon
0,913
Kota Tangerang
0,929
XIV
Provinsi Jawa Tengah
0,886
Kab. Banjarnegara
0,913
Kab. Banyumas
0,911
Kab. Batang
0,921
Kab. Blora
0,923
Kab. Boyolali
0,914
Kab. Brebes
0,920
6
No.
Daerah
Indeks Biaya Pendidikan
Kab. Cilacap
0,911
Kab. Demak
0,906
Kab. Grobogan
0,940
Kab. Jepara
0,909
Kab. Karanganyar
0,913
Kab. Kebumen
0,903
Kab. Kendal
0,917
Kab. Klaten
0,912
Kab. Kudus
0,925
Kab. Magelang
0,910
Kab. Pati
0,903
Kab. Pekalongan
0,926
Kab. Pemalang
0,926
Kab. Purbalingga
0,916
Kab. Purworejo
0,901
Kab. Rembang
0,915
Kab. Semarang
0,911
Kab. Sragen
0,911
Kab. Sukoharjo
0,914
Kab. Tegal
0,918
Kab. Temanggung
0,906
Kab. Wonogiri
0,923
Kab. Wonosobo
0,910
Kota Magelang
0,916
Kota Pekalongan
0,926
Kota Salatiga
0,923
Kota Semarang
0,905
Kota Surakarta
0,914
Kota Tegal
0,930
XV
Provinsi DI Yogyakarta
0,897
Kab. Bantul
0,922
Kab. Gunung Kidul
0,959
Kab. Kulon Progo
0,918
Kab. Sleman
0,925
Kota Yogyakarta
0,915
XVI
Provinsi Jawa Timur
0,905
Kab. Bangkalan
0,956
Kab. Banyuwangi
0,903
Kab. Blitar
0,919
Kab. Bojonegoro
0,903
7
No.
Daerah
Indeks Biaya Pendidikan
Kab. Bondowoso
0,915
Kab. Gresik
0,928
Kab. Jember
0,913
Kab. Jombang
0,902
Kab. Kediri
0,911
Kab. Lamongan
0,902
Kab. Lumajang
0,913
Kab. Madiun
0,914
Kab. Magetan
0,939
Kab. Malang
0,919
Kab. Mojokerto
0,915
Kab. Nganjuk
0,915
Kab. Ngawi
0,918
Kab. Pacitan
0,929
Kab. Pamekasan
0,978
Kab. Pasuruan
0,922
Kab. Ponorogo
0,909
Kab. Probolinggo
0,912
Kab. Sampang
0,985
Kab. Sidoarjo
0,927
Kab. Situbondo
0,912
Kab. Sumenep
1,007
Kab. Trenggalek
0,924
Kab. Tuban
0,928
Kab. Tulungagung
0,914
Kota Blitar
0,914
Kota Kediri
0,916
Kota Madiun
0,915
Kota Malang
0,913
Kota Mojokerto
0,905
Kota Pasuruan
0,907
Kota Probollinggo
0,901
Kota Surabaya
0,906
Kota Batu
0,917
XVII
Provinsi Kalimantan Barat
1,062
Kab. Bengkayang
1,062
Kab. Landak
1,041
Kab. Kapuas Hulu
1,177
Kab. Ketapang
1,044
Kab. Pontianak
1,018
Kab. Sambas
1,067
8
No.
Daerah
Indeks Biaya Pendidikan
Kab. Sanggau
1,064
Kab. Sintang
1,097
Kota Pontianak
1,033
Kota Singkawang
1,050
Kab. Sekadau
1,067
Kab. Melawi
1,097
XVIII
Provinsi Kalimantan Tengah
1,088
Kab. Barito Selatan
1,108
Kab. Barito Utara
1,100
Kab. Kapuas
1,083
Kab. Kotawaringin Barat
1,098
Kab. Kotawaringin Timur
1,092
Kota Palangkaraya
1,015
Kab. Barito Timur
1,115
Kab. Murung Raya
1,093
Kab. Pulang Pisau
1,063
Kab. Gunung Mas
1,094
Kab. Lamandau
1,118
Kab. Sukamara
1,111
Kab. Katingan
1,104
Kab. Seruyan
1,110
XIX
Provinsi Kalimantan Selatan
1,018
Kab. Banjar
0,981
Kab. Barito Kuala
1,023
Kab. Hulu Sungai Selatan
1,019
Kab. Hulu Sungai Tengah
1,031
Kab. Hulu Sungai Utara
1,038
Kab. Kota Baru
1,055
Kab. Tabalong
1,052
Kab. Tanah Laut
0,994
Kab. Tapin
1,007
Kota Banjar Baru
0,981
Kota Banjarmasin
0,976
Kab. Balangan
1,028
Kab. Tanah Bumbu
1,052
XX
Provinsi Kalimantan Timur
1,061
Kab. Berau
1,101
Kab. Bulungan
1,126
Kab. Kutai
1,057
9
No.
Daerah
Indeks Biaya Pendidikan
Kab. Kutai Barat
1,093
Kab. Kutai Timur
1,083
Kab. Malinau
1,173
Kab. Nunukan
1,156
Kab. Pasir
1,063
Kota Balikpapan
1,031
Kota Bontang
1,090
Kota Samarinda
1,017
Kota Tarakan
1,108
Kab. Penajam Paser Utara
1,055
XXI
Provinsi Sulawesi Utara
1,096
Kab. Bolaang Mongondow
1,007
Kab. Minahasa
1,007
Kab. Sangihe
1,369
Kota Bitung
0,991
Kota Manado
0,987
Kab. Kepulauan Talaud
1,415
Kab. Minahasa Selatan
1,019
Kota Tomohon
1,002
Kab. Minahasa Utara
1,002
XXII
Provinsi Gorontalo
1,042
Kab. Boalemo
1,040
Kab. Gorontalo
1,016
Kota Gorontalo
1,017
Kab. Pohuwato
1,049
Kab. Bone Bolango
1,011
XXIII
Provinsi Sulawesi Tengah
1,009
Kab. Banggai
1,011
Kab. Banggai Kepulauan
1,118
Kab. Buol
1,019
Kab. Toli-Toli
1,018
Kab. Donggala
0,980
Kab. Morowali
1,023
Kab. Poso
0,989
Kota Palu
0,944
Kab. Parigi Moutong
0,976
Kab. Tojo Una Una
0,988
10
No.
Daerah
Indeks Biaya Pendidikan
XXIV
Provinsi Sulawesi Selatan
0,965
Kab. Bantaeng
0,974
Kab. Barru
0,961
Kab. Bone
0,973
Kab. Bulukumba
0,955
Kab. Enrekang
0,978
Kab. G o w a
0,946
Kab. Jeneponto
0,945
Kab. Luwu
0,990
Kab. Luwu Utara
0,987
Kab. M a r o s
0,969
Kab. Pangkajene Kepulauan
0,989
Kab. Pinrang
0,957
Kab. Selayar
1,047
Kab. Sidenreng Rappang
0,946
Kab. Sinjai
0,959
Kab. Soppeng
0,952
Kab. Takalar
0,989
Kab. Tana Toraja
0,963
Kab. Wajo
0,953
Kota Pare-pare
0,949
Kota Makassar
0,936
Kota Palopo
0,956
Kab. Luwu Timur
1,003
XXV
Provinsi Sulawesi Barat
0,996
Kab. Majene
0,997
Kab. Mamuju
1,028
Kab. Polewali Mamasa
1,001
Kab. Mamasa
1,009
Kab. Mamuju Utara
1,046
XXVI
Provinsi Sulawesi Tenggara
1,039
Kab. Buton
1,049
Kab. Konawe
1,020
Kab. Kolaka
1,016
Kab. Muna
1,048
Kota Kendari
0,989
Kota Bau-bau
1,052
Kab. Konawe Selatan
1,049
Kab. Bombana
1,036
Kab. Wakatobi
1,060
Kab. Kolaka Utara
1,008
11
No.
Daerah
Indeks Biaya Pendidikan
XXVII
Provinsi Bali
0,920
Kab. Badung
0,931
Kab. Bangli
0,913
Kab. Buleleng
0,951
Kab. Gianyar
0,917
Kab. Jembrana
0,944
Kab. Karangasem
0,927
Kab. Klungkung
0,933
Kab. Tabanan
0,926
Kota Denpasar
0,906
XXVIII
Provinsi Nusa Tenggara Barat
0,977
Kab. Bima
0,972
Kab. Dompu
1,003
Kab. Lombok Barat
0,953
Kab. Lombok Tengah
0,980
Kab. Lombok Timur
0,973
Kab. Sumbawa
1,011
Kota Mataram
0,943
Kota Bima
0,988
Kab. Sumbawa Barat
1,018
XXIX
Provinsi Nusa Tenggara Timur
1,086
Kab. Alor
1,098
Kab. Belu
1,083
Kab. Ende
1,079
Kab. Flores Timur
1,096
Kab. Kupang
1,057
Kab. Lembata
1,096
Kab. Manggarai
1,094
Kab. Ngada
1,094
Kab. Sikka
1,091
Kab. Sumba Barat
1,068
Kab. Sumba Timur
1,072
Kab. Timor Tengah Selatan
1,074
Kab. Timor Tengah Utara
1,079
Kota Kupang
1,054
Kab. Rote Ndao
1,062
Kab. Manggarai Barat
1,092
XXX
Provinsi Maluku
1,195
Kab. Maluku Tenggara Barat
1,247
12
No.
Daerah
Indeks Biaya Pendidikan
Kab. Maluku Tengah
1,161
Kab. Maluku Tenggara
1,251
Kab. Pulau Buru
1,200
Kota Ambon
1,145
Kab. Seram Bagian Barat
1,181
Kab. Seram Bagian Timur
1,179
Kab. Kepulauan Aru
1,230
XXXI
Provinsi Maluku Utara
1,173
Kab. Halmahera Tengah
1,201
Kab. Halmahera Barat
1,148
Kota Ternate
1,133
Kab. Halmahera Timur
1,220
Kota Tidore Kepulauan
1,137
Kab. Kepulauan Sula
1,167
Kab. Halmahera Selatan
1,181
Kab. Halmahera Utara
1,212
XXXII
Provinsi Papua
1,964
Kab. Biak Numfor
1,597
Kab. Jayapura
1,640
Kab. Jayawijaya
2,078
Kab. Merauke
1,749
Kab. Mimika
1,737
Kab. Nabire
1,530
Kab. Paniai
2,947
Kab. Puncak Jaya
3,585
Kab. Yapen Waropen
1,513
Kota Jayapura
1,483
Kab. Sarmi
1,710
Kab. Keerom
1,711
Kab. Yahukimo
2,526
Kab. Pegunungan Bintang
2,300
Kab. Tolikara
2,299
Kab. Boven Digoel
1,811
Kab. Mappi
1,782
Kab. Asmat
1,812
Kab. Waropen
1,587
Kab. Supiori
1,600
13
No.
Daerah
Indeks Biaya Pendidikan
XXXIII
Provinsi Irian Jaya Barat
1,430
Kab. Sorong
1,452
Kab. Manokwari
1,462
Kab. Fak Fak
1,506
Kota Sorong
1,237
Kab. Sorong Selatan
1,520
Kab. Raja Ampat
1,590
Kab. Teluk Bintuni
1,532
Kab. Teluk Wondama
1,488
Kab. Kaimana
1,480
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD. BAMBANG SUDIBYO Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional, TTD. Dr. A. Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM NIP 196108281987031003

Demikian tulisan tentang

Standar Pembiayaan Pendidikan Dasar dan Menengah 

Semoga bermanfaat dan salam sukses selalu!


InformasiGuru.Com Updated at: 08.42

0 comments:

Posting Komentar

Komentar Anda Sangat Dibutuhkan Untuk Tetap Menjalin Silaturahmi