Download Juknis Fasilitasi Komunitas Kesejarahan Tahun 2018

Download Buku Panduan Petunjuk Teknis/Juknis Fasilitasi Komunitas Kesejarahan Tahun 2018

Dalam upaya melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kearifan dan kekayaan nilai sejarah bangsa Indonesia, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program Fasilitasi Komunitas Kesejarahan Tahun 2018 memberikan Bantuan Pemerintah kepada individu maupun kelompok masyarakat di Indonesia untuk melestarikan nilai sejarah di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, bantuan ini digunakan antara lain untuk melindungi, mengembangkan dan memperkuat segala inisiatif pengembangan kesejarahan di Indonesia.

Agar program ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, diperlukan adanya suatu pedoman yang mengatur tentang tata cara dan mekanisme pendistribusian bantuan serta pelaksanaannya. Pemanfaatan bantuan semaksimal mungkin harus dilakukan sesuai dengan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam buku ini.Secara umum Buku Panduan Petunjuk Teknis/Juknis Fasilitasi Komunitas Kesejarahan Tahun 2018 ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum, tujuan, sasaran, definisi konsep, prosedur pelaksanakan bantuan, penyaluran dan pencairan dan bantuan, dan pelaporan.

Besar harapan kami semoga penerima bantuan dapat memperoleh manfaat dan melaksanakan pekerjaan yang dikelola secara transparan serta dapat mempertanggungjawabkan sesuai dengan Buku Panduan Petunjuk Teknis/Juknis Fasilitasi Komunitas Kesejarahan Tahun 2018 ini.

Berikut adalah tautan Download Buku Panduan Petunjuk Teknis/Juknis Fasilitasi Komunitas Kesejarahan Tahun 2018:

Download Buku Panduan Petunjuk Teknis/Juknis Fasilitasi Komunitas Kesejarahan Tahun 2018

BACA JUGA

Berikut adalah kutipan dari Buku Panduan Petunjuk Teknis/Juknis Fasilitasi Komunitas Kesejarahan Tahun 2018 tersebut:

A. Latar Belakang

Sejarah dan budaya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena satu sama lain saling beriringan, keduanya muncul bersamaan seiring dengan keberlangsungan kehidupan. Sejarah merupakan pemandu bagi kita untuk melangkah ke masa depan, karena sejarah memberikan pengalaman dan mengajarkan kearifan serta kebijaksanaan. Sejarah adalah bentuk eksistensi keberadaan sebuah kebudayaan, suatu bangsa, dan negara.

Sejarah bukan hanya cerita masa lalu yang usang yang kemudian ditinggalkan. Sejarah melekat dalam kepribadian suatu bangsa karena masa lalulah yang membentuk karakter serta kepribadiaan bangsa pada saat ini. Oleh karena itu melalui sejarah, suatu bangsa dapat berjalan ke depan dengan mengacu pada pengalaman-pengalaman masa lampau menuju kearah yang lebih baik.
Sejarahmemilikinilaiyangsangatpenting,karenasejarahmerupakan saksi sekaligus bukti yang tidak saja menggambarkan realitas, tetapi juga menyuguhkan kearifan dan kebenaran yang bisa dijadikan keberlangsungan hidup bangsa ini. Oleh karena itu kesadaran sejarah bagi masyarakat Indonesia harus dibangun dalam upaya memperkuat jati diri bangsa.

Di satu pihak, kondisi Bangsa Indonesia dewasa ini diwarnai berbagai konflik. Sementara di pihak lain, setiap masyarakat pendukung kebudayaan di Indonesia memiliki kearifan sejarah dan nilai budaya untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Dengan demikian, sudah saatnya bangsa Indonesia kembali pada sejarah dan budayanya sendiri. Pemberdayaan sejarah dan
nilai budaya dapat memberikan pemahaman serta pandangan yang benar dalam berkehidupan dan memberikan kesadaran atas adanya ikatan persaudaraan sebagai suatu bangsa. Hal tersebut dapat direalisasikan dengan mulai melakukan pengumpulan sumber-sumber sejarah serta pemberdayaan nilai budaya melalui beragam aktivitas seperti kegiatan di perbatasan negara, Gerakan Nasional Cinta Tanah Air (Genta), pemetaan sejarah, dialog, workshop, dan seminar tentang sejarah. Pelbagai kegatan ini melibatkan banyak pihak yang saling bertemu, melihat, dan berdiskusi tentang pikiran dan kondisinya masing-masing. Beragam aktivitas tersebut perlahan memberikan dampak positif bagi kesadaran kesejarahan sebagai suatu bangsa serta pembentukan karakter dan kepribadian bangsa berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia.

Penanaman nilai-nilai sejarah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Kita tidak dapat menafikan bahwa banyak pihak ikut ambil bagian dalam menggali, menjaga, dan mengapresiasi sejarah di Indonesia. Beragam aktivitas para sejarawan, budayawan, organisasi profesi sejarah, komunitas sejarah, dan masyarakat umum ikut berpartisipasi mengembangkan sejarah Indonesia. Melihat kenyataan ini, pemerintah sebagai fasilitator dan regulator perlu mengapresiasi kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat.
Beberapa bentuk apresiasi sejarah yang bisa dilakukan antara lain adalah memberikan dukungan terhadap setiap aktivitas kesejarahan. Untuk itu, Direktorat sejarah memfasilitasi berbagai kegiatan kesejarahan dalam upaya penguatan aktivitas yang dilakukan sejarawan, budayawan, organisasi profesi, komunitas dan masyarakat.

Komunitas sejarah yang ada saat ini memiliki idealisme dan komitmen yang kuat terhadap keberlangsungan pengembangan sejarah, akan tetapi mereka terbentur dengan berbagai permasalahan menyangkut legalitas, keterbatasan sarana dan prasarana. Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Sejarah meningkatkan kesadaran sejarah kepada masyarakat dalam bentuk fasilitasi
komunitas kesejarahan.

C. Tujuan

Penyelenggaraan Fasilitasi Komunitas Kesejarahan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mempertahankan eksistensi, memperkuat kapasitas, dan meningkatan kesadaran perorangan dan kelompok masyarakat dalam pengggalian, pengembangan, dan internalisasi nilai sejarah di Indonesia
2. Memberdayakan dan meningkatkan kualitas komunitas kesejarahan sebagai wadah peneguhan karakter dan identitas bangsa.
Berdasarkan kenyataan itu, maka diperlukan penyusunan petunjuk teknis yang baku sebagai panduan pelaksanaan fasilitasi komunitas kesejarahan tahun 2018 untuk mengatur tata cara, mekanisme penyaluran dana, dan pelaksanaan fasilitasi.

D. Sasaran

Fasilitasi Komunitas Kesejarahan ini ditujukan untuk perorangan (atau tim), komunitas, dan organisasi profesi yang bergerak di bidang kesejarahan atau yang meneliti/menulis sejarah yang berdomisili di wilayah Indonesia.

E. Jenis Fasilitasi

Jenis Fasilitasi Komunitas Kesejarahan ini adalah sebagai berikut:
1. Fasilitasi Penulisan Sejarah untuk perorangan, komunitas, dan organisasi profesi
2. Fasilitasi Penulisan Sejarah Lokal untuk Guru Sejarah anggota
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sejarah
3. Fasilitasi Event Sejarah untuk komunitas dan organisasi profesi
4. Fasilitasi Pembuatan Film Sejarah untuk komunitas dan organisasi profesi
5. Fasilitasi Pengembangan Aplikasi Kesejarahan untuk komunitas dan organisasi profesi.

F. Pengertian

Pengertian istilah-istilah yang berkaitan dengan Fasilitasi Komunitas
Kesejarahan ini adalah sebagai berikut:
• Fasilitasi adalah program bantuan dana dari pemerintah kepada perorangan dan kelompok masyarakat di Indonesia yang bergiat dalam mengembangkan sejarah
• Komunitas Kesejarahan adalah perhimpunan nirlaba dan kelompok masyarakat yang terorganisasi yang memiliki kepentingan dan tujuan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang- undangan, yang melakukan kegiatan kesejarahan
• Perorangan adalah seseorang (atau tim) yang memiliki minat dan
perhatian terhadap pengembangan sejarah
• Organisasi Profesi adalah perkumpulan berbadan hukum yang memiliki tujuan sesuai dengan profesi tertentu dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

G. Prinsip Dasar

Penyelenggaraan Fasilitasi Komunitas Kesejarahaan ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar sebagai berikut.
1. Nasionalistis, yakni sebagai upaya memperkuat rasa nasionalisme dan kebangsaan
2. Prioritas, yakni mengutamakan perorangan, komunitas, dan organisasi profesi yang selama ini telah aktif dalam penggalian, pengembangan, dan internalisasi nilai sejarah
3. Selektif, yakni diberikan secara terseleksi terhadap perorangan, komunitas dan organisasi profesi yang dinilai memenuhi persyaratan
4. Mandiri, yakni tidak berafiliasi atau mendukung terhadap kelompok kepentingan tertentu, baik langsung maupun tidak langsung
5. Transparan dan akuntabel, yakni dipertanggungjawabkan dalam setiap tahap kegiatan, baik dalam pengusulan, pelaksanaan maupun pelaporan.

H. Sumber dan Jumlah Dana Berdasarkan Buku Panduan Petunjuk Teknis/Juknis Fasilitasi Komunitas Kesejarahan Tahun 2018

Sumber dan jumlah dana Fasilitasi Komunitas Kesejarahan ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber dana berasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Sejarah tahun 2017 dalam bentuk Kegiatan Fasilitasi Komunitas Kesejarahan
2. Jumlah fasilitasi yang diberikan, sesuai dengan jumlah proposal yang diajukan dan hasil verifikasi. Jumlah dana maksimal masing- masing kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

BAB II PETUNJUK TEKNIS FASILITASI KOMUNITAS KESEJARAHAN FASILITASI PENULISAN SEJARAH

A. Pengertian

Fasilitasi Penulisan Sejarah adalah fasilitas bantuan dana dari peme- rintah yang diberikan kepada perorangan (atau tim), komunitas sejarah atau lainnya dan organisasi profesi untuk penulisan sejarah sesuai de- ngan asas-asas dan kaidah yang berlaku dalam penulisan sejarah.

B. Tema Penulisan

Tema penulisan dalam Fasilitasi Penulisan Sejarah adalah sebagai berikut:
1. Tokoh sejarah lokal dan/atau nasional
2. Peristiwa sejarah lokal dan/atau nasional
3. Sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara.

C. Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif untuk Fasilitasi Penulisan Sejarah adalah sebagai berikut:
1. Syarat administratif bagi perorangan
a. Mengajukan proposal permohonan bantuan dana sesuai dengan Petunjuk Teknis;
b. Memiliki domisili tetap yang dibuktikan dengan Kartu Tanda
Penduduk/Surat Izin Mengemudi/paspor dan Kartu Keluarga;
c. Melampirkan riwayat hidup singkat dan fotokopi ijazah terakhir; d. Pernah melaksanakan kegiatan penulisan sejarah minimum dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir dengan melampirkan hasil tulisan berupa artikel jurnal, buku/bagian buku, makalah, atau
hasil penelitian yang belum diterbitkan;
e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
f. Memiliki Nomor Rekening Bank pada salah bank pemerintah yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Negara Indonesia 1946;
g. Membuat surat pernyataan tidak sedang atau akan menerima bantuan sejenis.

2. Syarat administratif bagi komunitas
a. Mengajukan proposal permohonan bantuan dana yang ditandatangani oleh ketua komunitas/perkumpulan sesuai dengan Petunjuk Teknis;
b. Penulis/penanggung jawab penulisan minimum berpendidikan Sarjana (Strata 1) semua jurusan/program studi yang dibuktikan dengan melampirkan fotokopi ijazah;
c. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
d. Memiliki tempat atau domisili kantor/sekretariat tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari kelurahan/ desa/pemerintah setempat;
e. Menyertakan profil singkat komunitas;
f. Pernah melaksanakan kegiatan penulisan sejarah minimum dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir dengan melampirkan hasil tulisan berupa artikel jurnal, buku/bagian buku, makalah, atau hasil penelitian yang belum diterbitkan;
g. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama komunitas;
h. Memiliki Nomor Rekening Bank pada salah satu bank pemerintah yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Negara Indonesia 1946 atas nama komunitas;
i. Membuat surat pernyataan tidak sedang atau akan menerima bantuan sejenis.

3. Syarat administratif bagi organisasi profesi
a. Mengajukan proposal permohonan bantuan dana yang ditandatangani oleh ketua organisasi profesi sesuai dengan Petunjuk Teknis;
b. Penulis/penanggung jawab penulisan berpendidikan minimum Sarjana (Strata 1) sesuai dengan profesinya yang dibuktikan dengan melampirkan fotokopi ijazah;
c. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
d. Memiliki tempat atau domisili kantor/sekretariat tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari kelurahan/ desa/pemerintah setempat;
e. Menyertakan profil singkat organisasi profesi;
f. Telah melaksanakan kegiatan penulisan sejarah minimum dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir dengan melampirkan hasil tulisan berupa artikel jurnal, buku/bagian buku, makalah, atau hasil penelitian yang belum diterbitkan;
g. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama organisasi profesi;
h. Memiliki Nomor Rekening Bank pada salah satu bank pemerintah yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Negara Indonesia 1946 atas nama organisasi profesi;
i. Membuat surat pernyataan tidak sedang atau akan menerima bantuan sejenis dari pihak/sponsor lain.

D. Persyaratan Substantif

Persyaratan substantif untuk Fasilitasi Penulisan Sejarah adalah sebagai berikut:
a. Tulisan merupakan hasil kajian/penelitian sejarah asli, bukan saduran atau terjemahan;
b. Tulisan berisi tentang dinamika aspek sejarah Indonesia (dapat merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 069 tentang Pedoman Penulisan Peristiwa Sejarah; Nomor
071 tentang Pedoman Pengumpulan Sumber Sejarah; dan Nomor
072 tentang Pedoman Penulisan Tokoh Sejarah);
c. Tulisan bertujuan membangun karakter bangsa;
d. Materi tulisan tidak bersifat atau mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar-golongan yang berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa;
e. Penulisan harus melalui pembimbingan dengan sejarawan akademisi dari perguruan tinggi setempat/terdekat;
f. Hasil penulisan harus melalui uji petik di tingkat daerah dan
Direktorat Sejarah;
g. Penulisan mengikuti Petunjuk Teknis Penulisan Sejarah pada
Lampiran 17;
h. Tulisan harus bebas plagiasi.

E. Ruang Lingkup dan Ketentuan Penggunaan Dana
Bantuan

Ruang lingkup dan ketentuan penggunaan dana bantuan untuk
Fasilitasi Penulisan Sejarah ini tercantum dalam tabel berikut.

No. Ruang Lingkup Contoh Kegiatan Persentase
Alokasi Dana
1 Manajemen - Rapat-rapat persiapan, pembelian alat tulis kantor (ATK) dan meterai
- Koordinasi dan konsultasi dengan
Direktorat Sejarah
5-10%

2 Pelaksanaan
Kegiatan
- Pengumpulan/penelitian Sumber
- Penulisan
- Pembimbingan
- Penyuntingan
- Uji petik hasil penulisan (di daerah dan di Direktorat Sejarah)
- Menyerahkan 5 exemplar naskah siap cetak (dalam bentuk buku) 90-95%

BAB III
PETUNJUK TEKNIS FASILITASI KOMUNITAS KESEJARAHAN FASILITASI PENULISAN SEJARAH LOKAL UNTUK GURU MGMP SEJARAH

A. Pengertian

Fasilitasi Penulisan Sejarah Lokal untuk Guru Sejarah adalah fasilitas bantuan dana dari pemerintah yang diberikan kepada guru sejarah anggota Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sejarah untuk penulisan bahan ajar sejarah lokal sesuai dengan asas-asas dan kaidah yang berlaku dalam penulisan bahan ajar sejarah.

B. Tema Penulisan

Tema penulisan dalam Fasilitasi Penulisan Sejarah adalah sebagai berikut:
1. Tokoh sejarah lokal
2. Peristiwa sejarah lokal
3. Sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara.

C. Persyaratan Adminsitratif

Persyaratan administratif untuk Fasilitasi Penulisan Sejarah Lokal adalah sebagai berikut:
a. Mengajukan proposal permohonan bantuan dana sesuai dengan
Petunjuk Teknis;
b. Penulisan dilakukan oleh tim yang terdiri atas guru sejarah anggota
MGMP Sejarah;
c. Jumlah tim penulis maksimum tiga orang yang dikukuhkan melalui
Surat Keputusan Ketua MGMP Sejarah tingkat kabupaten/kota;
d. Berpendidikan minimum Sarjana (Strata 1) Ilmu Sejarah atau Pendidikan Sejarah yang dibuktikan dengan melampirkan fotokopi ijazah;

e. Melampirkan daftar riwayat hidup singkat;
f. Pernah mengikuti workshop atau pelatihan penulisan/bimbingan teknis kesejarahan guru sejarah yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat;
g. Membuat dan melampirkan ringkasan/abstrak tulisan yang akan dibuat yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua MGMP Sejarah setempat;
h. Melampirkan fotokopi tulisan bagi yang pernah melakukan publikasi karya sejarah;
i. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
j. Memiliki Nomor Rekening Bank pada salah bank pemerintah yaitu
Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Negara Indonesia 1946;
k. Membuat surat pernyataan tidak sedang atau akan menerima bantuan sejenis dari pihak/ sponsor lain.

D. Persyaratan Substantif

Persyaratan substantif untuk Fasilitasi Penulisan Sejarah adalah sebagai berikut:
a. Tulisan merupakan hasil kajian/penelitian sejarah asli, bukan saduran atau terjemahan;
b. Tulisan berisi tentang dinamika aspek sejarah Indonesia (dapat merujuk pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.46/UM.001/MKP/2009 Tentang Penulisan Sejarah Lokal; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 069 tentang Pedoman Penulisan Peristiwa Sejarah; Nomor 071 tentang Pedoman Pengumpulan Sumber Sejarah; dan Nomor 072 tentang Pedoman Penulisan Tokoh Sejarah);
c. Tulisan bertujuan membangun karakter bangsa;
d. Penyajian materi dikembangkan dari fakta, peristiwa, dan kondisi lokal secara kontekstual dan komprehensif;
e. Materi tulisan dimaksudkan sebagai bahan ajar, tidak bersifat indoktrinatif atau mengandung unsur suku, agama, ras, dan
antargolongan yang berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa;
f. Penulisan harus melalui pembimbingan dengan sejarawan akademisi dari perguruan tinggi setempat/terdekat;
g. Hasil penulisan harus melalui uji petik di tingkat daerah dan Direktorat
Sejarah;
h. Penulisan mengikuti Petunjuk Teknis Penulisan Sejarah (lihat Lampiran 17);

Demikian tulisan tentang