10 Pertanyaan Umum Guru tentang Perlindungan Hukum & Profesi (Dijawab Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026!)

Sebagai guru, Anda mungkin pernah bertanya:
> “Bolehkah saya dipecat tanpa alasan?”
> “Apa yang bisa saya lakukan jika difitnah di medsos?”
> “Apakah RPP atau video pembelajaran saya dilindungi hukum?”

Jangan khawatir—Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan memberikan jawaban jelas atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Berikut 10 FAQ paling sering ditanyakan guru, dijawab secara lengkap, akurat, dan ramah non-hukum!

❓ 1. Bolehkah kepala sekolah memecat guru honorer tanpa alasan?

Tidak boleh.
Pasal 15 huruf a melindungi guru dari pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak sesuai peraturan.
→ Bahkan guru honorer pun berhak atas kepastian kerja. Jika dipecat tanpa alasan sah (misalnya karena menolak permintaan tidak etis), itu pelanggaran hukum.
✅ Langkah: Laporkan ke Satgas Perlindungan di dinas pendidikan atau PGRI.

❓ 2. Apa yang bisa saya lakukan jika difitnah di media sosial oleh orang tua murid?

Anda dilindungi oleh Pasal 5–8 tentang perlindungan hukum, termasuk dari kekerasan psikis, penghinaan, dan penyebaran rumor.
→ Fitnah di medsos termasuk pelecehan profesi (Pasal 15 huruf d).
✅ Langkah:
– Screenshot bukti
– Laporkan ke Satgas Perlindungan
– Jika konten mengandung ujaran kebencian, laporkan juga ke polisi (UU ITE)

❓ 3. Apakah karya saya di medsos (RPP, video, modul) dilindungi hukum?

Ya!
Pasal 17 menyatakan bahwa hak cipta muncul otomatis sejak karya diwujudkan—termasuk konten digital seperti video TikTok edukasi, infografis, atau modul PDF.
✅ Tips:
– Tambahkan watermark ©
– Cantumkan kalimat: “Dilarang menggandakan tanpa izin”
– Untuk perlindungan kuat, daftarkan ke e-HakCipta.dgip.go.id

❓ 4. Bolehkah saya dikurangi jam mengajar karena sering mengkritik kebijakan sekolah?

Tidak boleh.
Pasal 15 huruf c melindungi guru dalam menyampaikan pandangan profesional.
→ Mengurangi jam mengajar sebagai bentuk balas dendam = pembatasan karier ilegal.
✅ Langkah: Ajukan pengaduan ke Satgas Perlindungan dengan bukti SK pengurangan jam.

❓ 5. Siapa yang bisa melapor jika saya trauma dan takut melapor sendiri?

Keluarga, rekan guru, atau PGRI bisa melapor atas nama Anda!
→ Pasal 28 menyatakan bahwa pengaduan bisa diajukan oleh:
– Keluarga korban
– Sekelompok guru
– Pihak yang diberi kuasa tertulis
✅ Manfaatkan dukungan kolektif!

❓ 6. Apakah guru honorer juga dilindungi oleh aturan ini?

Ya, 100%.
Definisi “Pendidik” dalam Pasal 1 mencakup semua guru, baik PNS, PPPK, maupun honorer.
→ Perlindungan tidak diskriminatif (Pasal 3 ayat 1 huruf a).

❓ 7. Bagaimana jika kepala sekolah menolak menangani laporan saya?

Naikkan ke tingkat berikutnya!
→ Menurut Pasal 36:
– Jika PGRI/kepala sekolah tidak tangani dalam 3 hari kerja, laporkan ke Satgas Dinas Pendidikan Daerah
– Jika tetap tidak ditangani, laporkan ke Satgas Kementerian

❓ 8. Apakah ancaman lewat WhatsApp termasuk kekerasan?

Ya.
Pasal 6 ayat (2) menyatakan kekerasan bisa terjadi melalui media teknologi informasi.
→ Ancaman seperti “Saya datangi rumah Ibu!” termasuk intimidasi (Pasal 14) dan ancaman (Pasal 12).
✅ Simpan screenshot → laporkan segera.

❓ 9. Apakah saya bisa dituntut balik jika melapor?

Tidak, selama laporan berdasarkan fakta.
Pasal 3 ayat (1) huruf d menjamin prinsip “praduga tak bersalah”—artinya Anda tidak otomatis salah hanya karena melapor.
→ Namun, pastikan laporan tidak mengandung fitnah atau data palsu.

❓ 10. Di mana saya bisa mengajukan pengaduan resmi?

Gunakan saluran resmi berjenjang:
1. PGRI / Satgas Organisasi Profesi
2. Satgas Perlindungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
3. Satgas Perlindungan Kementerian (via aplikasi resmi Kemendikdasmen)

📌 Catatan: Aplikasi pengaduan sedang dikembangkan. Sementara ini, laporan bisa dikirim via surat tertulis, email, atau pesan resmi (Pasal 29 & 31).

🛡️ Penutup

Guru bukan hanya pengajar—tapi juga warga negara yang berhak atas perlindungan hukum, martabat profesi, dan keamanan kerja.

Jangan ragu untuk mengenal hak Anda, menggunakan mekanisme resmi, dan berdiri tegak melawan ketidakadilan.

Dengan Permendikdasmen No. 4/2026, Anda punya payung hukum yang kuat.

Berbagi :