Resmi! Mendikdasmen Izinkan Penggunaan Dana BOSP untuk Honor Guru 2026 Melalui SE Nomor 6

Kabar menggembirakan bagi dunia pendidikan Indonesia. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menerbitkan kebijakan terbaru terkait pembiayaan pendidikan. Melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026, pemerintah memberikan relaksasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk komponen honor guru dan tenaga kependidikan.

Kebijakan ini diterbitkan sebagai langkah transisi untuk menjamin keberlangsungan layanan pendidikan pada Tahun Anggaran 2026, mengingat kondisi fiskal Pemerintah Daerah yang beragam. Bagi Bapak/Ibu guru dan tenaga kependidikan, memahami seluk-beluk SE ini sangat penting untuk memastikan hak keuangan yang layak.

📌 Poin Utama SE Nomor 6 Tahun 2026

Berdasarkan dokumen resmi yang dirilis pada 11 Maret 2026, berikut adalah ringkasan eksekutif dari kebijakan relaksasi ini:

• Tujuan: Menjamin keberlangsungan proses pembelajaran dan memberikan kepastian administratif penggunaan Dana BOSP.
• Masa Berlaku: Kebijakan ini bersifat sementara dan hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.
• Sifat Kebijakan: Bukan kebijakan permanen. Pemerintah Daerah tetap wajib mengalokasikan anggaran pendidik melalui APBD pada tahun berikutnya.
• Prinsip: Tetap menjaga akuntabilitas, kepatuhan hukum, dan tidak mengurangi layanan pendidikan.

⚠️ Klarifikasi Penting: Status Guru (ASN vs Non-ASN)

Terdapat hal krusial yang perlu dipahami secara saksama oleh seluruh pemangku kepentingan. Pada judul Surat Edaran, tertulis frasa "...Honor Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara...". Namun, apabila merujuk pada bagian Latar Belakang dan Maksud dan Tujuan dalam isi surat, terdapat penjelasan spesifik yang berbeda.

Perhatikan Baik-Baik: Isi surat menyebutkan bahwa relaksasi ini ditujukan untuk pembiayaan honor bagi ASN yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Hal ini mengindikasikan bahwa prioritas utama relaksasi BOSP 2026 adalah untuk mendukung guru PPPK Paruh Waktu (ASN) yang penganggaran honorinya belum sepenuhnya optimal di APBD daerah. Meskipun judul menyebutkan Non-ASN, isi regulasi mengarah pada penguatan status kepegawaian ASN PPPK sesuai Kepmen terbaru.

Syarat dan Mekanisme Pengajuan Relaksasi

Tidak semua satuan pendidikan atau daerah dapat langsung mengakses kebijakan ini. Terdapat persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah yang mengusulkan relaksasi. Berikut adalah ketentuannya:

• Surat Pernyataan: Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pernyataan kondisi fiskal dan rencana penguatan penganggaran melalui APBD.
• Pengajuan Permohonan: Diajukan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dilengkapi dengan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dan data pendukung.
• Verifikasi: Jumlah usulan harus sesuai dengan analisis kebutuhan guru yang sudah diverifikasi dan divalidasi oleh Pemerintah Daerah.
• Jaminan Layanan: Pemerintah Daerah harus menjamin tidak terjadi pengurangan layanan pendidikan akibat penggunaan dana ini.

🔗 Link Resmi Pengajuan Usulan

Bagi Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat, permohonan disampaikan melalui surat pengantar resmi yang ditandatangani oleh Kepala Daerah. Proses selanjutnya dilakukan secara daring melalui laman resmi Kemendikdasmen:

AKSES LAMAN USULAN RELAKSASI HONOR

Pastikan Anda mengakses laman resmi pemerintah untuk menghindari informasi yang tidak valid.

Besaran Honor dan Tanggung Jawab Daerah

Dalam SE ini juga diatur mengenai besaran honor yang dibayarkan. Jumlahnya harus mempertimbangkan:

1. Kemampuan keuangan satuan pendidikan.
2. Ketentuan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Dana BOSP.

Penting untuk diingat bahwa kebijakan ini adalah langkah transisi. Pemerintah Daerah tetap berkewajiban mengalokasikan anggaran pendidik dan tenaga kependidikan melalui APBD sesuai kewenangannya pada tahun anggaran berikutnya.

Penutup

Kebijakan SE Mendikdasmen No 6 Tahun 2026 ini merupakan angin segar bagi stabilitas pendapatan guru di tengah tantangan fiskal daerah. Dengan adanya Relaksasi BOS 2026, diharapkan proses belajar mengajar dapat berjalan tanpa gangguan dan kesejahteraan guru tetap terjaga.

Kami menyarankan Bapak/Ibu guru untuk tetap memantau informasi resmi dari dinas pendidikan setempat serta laman resmi Kemendikdasmen untuk update terbaru mengenai Kebijakan Honor Guru Terbaru.

📢 Mari Bagikan Informasi Ini!

Bantu rekan-rekan guru lainnya mendapatkan informasi yang benar. Bagikan artikel ini melalui grup WhatsApp sekolah atau media sosial Anda agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai status kepegawaian dan hak honor.

Berbagi :