Cara Mengajukan Relaksasi Honor Guru via BOSP Sesuai SE No 6/2026

Bagi Bapak/Ibu Kepala Sekolah, Operator Sekolah, dan Bendahara BOS, kebijakan terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2026 membuka peluang relaksasi penggunaan Dana BOSP untuk komponen honor guru dan tenaga kependidikan. Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan pemahaman teknis yang mendalam agar proses pengajuan berjalan lancar dan terhindar dari temuan audit.

Artikel panduan teknis ini disusun khusus untuk membantu Anda memahami syarat penggunaan BOS untuk honor, alur pengajuan resmi, serta format dokumen yang diperlukan. Simak langkah demi langkah berikut ini.

📋 Informasi Kunci SE No 6/2026

Target Penerima: Guru dan Tenaga Kependidikan ASN yang diangkat berdasarkan Kepmen PANRB Nomor 16 Tahun 2025 (PPPK Paruh Waktu).
Masa Berlaku: Hanya untuk Tahun Anggaran 2026 (kebijakan sementara/transisi).
Sifat Kebijakan: Bukan kebijakan permanen; Pemda tetap wajib mengalokasikan anggaran honor melalui APBD di tahun berikutnya.
Prinsip Utama: Akuntabilitas, kepatuhan hukum, dan tidak mengurangi layanan pendidikan.

✅ Syarat Pemerintah Daerah (Pemda) yang Dapat Mengajukan Relaksasi

Tidak semua satuan pendidikan dapat langsung mengakses kebijakan ini. Pengajuan relaksasi harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memenuhi persyaratan berikut:

Dokumen dan Persyaratan Administratif:

Surat Pernyataan Kondisi Fiskal Daerah yang ditandatangani Kepala Daerah.
Rencana Penguatan Penganggaran Pendidikan melalui APBD tahun berikutnya.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai format resmi.
Data pendukung hasil verifikasi dan validasi kebutuhan guru/tenaga kependidikan di wilayahnya.
Laporan pemanfaatan Dana BOSP Tahun Anggaran 2025 (bagi Pemda yang pernah mengajukan relaksasi sebelumnya).

⚠️ Catatan Penting: Satuan pendidikan (sekolah) tidak dapat mengajukan permohonan secara mandiri. Seluruh proses pengajuan harus difasilitasi dan diajukan oleh Pemerintah Daerah melalui surat resmi yang ditandatangani Kepala Daerah.

🔄 Alur Pengajuan Usulan Melalui Laman Resmi

Berikut adalah tahapan teknis pengajuan relaksasi honor guru via BOSP yang dapat dijadikan acuan oleh Operator Sekolah dan Bendahara BOS dalam berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Daerah:

1 Pemda Menyusun Dokumen
Dinas Pendidikan bersama Bagian Keuangan Daerah menyusun dokumen persyaratan: pernyataan kondisi fiskal, SPTJM, dan data validasi kebutuhan guru.

2 Akses Laman Resmi
Buka laman https://ringkas.kemendikdasmen.go.id/usulanrelaksasihonor untuk mengunduh format surat pengantar dan mengakses formulir usulan.

3 Pengisian Formulir Digital
Isi formulir usulan secara online dengan data yang telah diverifikasi: jumlah guru/tenaga kependidikan, besaran honor yang diusulkan, dan rincian satuan pendidikan penerima.

4 Penandatanganan & Pengiriman
Cetak surat pengantar resmi, tandatangani oleh Kepala Daerah, lalu unggah dokumen scan bersama formulir digital ke dalam sistem.

5 Verifikasi Kementerian
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen dan kesesuaian data sebelum memberikan persetujuan.

6 Penyaluran Dana & Pelaporan
Setelah disetujui, dana BOSP dapat dialokasikan untuk komponen honor. Pemda wajib melaporkan realisasi pemanfaatan dana sesuai periode yang ditetapkan.

📊 Batasan dan Ketentuan Penggunaan Dana

Agar penggunaan Dana BOSP untuk honor guru tetap akuntabel dan sesuai regulasi, perhatikan batasan berikut:

Aspek	Ketentuan
Besaran Honor	Disesuaikan dengan kemampuan keuangan satuan pendidikan dan ketentuan Juknis BOSP.
Prioritas Penerima	Guru dan tenaga kependidikan ASN PPPK Paruh Waktu sesuai Kepmen PANRB 16/2025.
Layanan Pendidikan	Tidak boleh terjadi pengurangan kualitas atau cakupan layanan pendidikan akibat alokasi dana ini.
Periode Penggunaan	Hanya berlaku untuk kegiatan Tahun Anggaran 2026.
Pelaporan	Wajib dilaporkan melalui mekanisme BOSP dengan format yang telah ditetapkan.

📄 Format Surat Pengantar (Sesuai Lampiran SE)

Surat pengantar permohonan relaksasi harus mengikuti format resmi yang dapat diunduh di laman ringkas.kemendikdasmen.go.id. Berikut adalah elemen-elemen wajib yang harus terdapat dalam surat tersebut:

Kop surat resmi Pemerintah Daerah.
Nomor, lampiran, dan perihal surat.
Tujuan surat: Yth. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
Dasar hukum pengajuan (SE Mendikdasmen No 6/2026 dan Kepmen PANRB 16/2025).
Uraian kondisi fiskal daerah dan alasan permohonan relaksasi.
Rincian usulan: jumlah guru/tenaga kependidikan, total besaran honor, dan daftar satuan pendidikan.
Pernyataan komitmen untuk mengalokasikan anggaran honor melalui APBD di tahun berikutnya.
Lampiran: SPTJM, data verifikasi kebutuhan, dan laporan pemanfaatan BOSP TA 2025 (jika ada).
Tempat, tanggal, tanda tangan, dan cap resmi Kepala Daerah.

🔍 Tips Menghindari Temuan Audit:

Pastikan seluruh dokumen pendukung telah diverifikasi dan divalidasi sebelum diajukan.
Simpan arsip digital dan fisik dari seluruh proses pengajuan dan penyaluran dana.
Lakukan pencatatan realisasi honor secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Koordinasikan dengan Inspektorat Daerah untuk pendampingan administrasi sejak awal.

🚀 Siap Mengajukan Relaksasi Honor Guru?

Akses laman resmi Kementerian untuk mengunduh format surat dan memulai proses pengajuan:

KUNJUNGI LAMAN PENGAJUAN RESMI

Pastikan Anda berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Bagian Keuangan Daerah sebelum memulai proses.

❓ Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apakah sekolah dapat mengajukan relaksasi secara mandiri?

Tidak. Pengajuan relaksasi hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui surat resmi yang ditandatangani Kepala Daerah. Sekolah berperan dalam menyediakan data kebutuhan yang telah diverifikasi.

Berapa lama proses verifikasi oleh Kementerian?

Waktu verifikasi bervariasi tergantung kelengkapan dokumen dan antrean usulan. Pastikan dokumen diajukan selengkap mungkin untuk mempercepat proses.

Apakah honor yang dibayarkan melalui BOSP dikenakan pajak?

Ya. Pembayaran honor kepada guru dan tenaga kependidikan tetap tunduk pada ketentuan perpajakan yang berlaku. Bendahara sekolah wajib memotong dan menyetorkan pajak sesuai regulasi.

Bagaimana jika Pemda tidak mengajukan relaksasi?

Jika Pemda tidak mengajukan, satuan pendidikan tetap dapat menggunakan Dana BOSP sesuai Juknis reguler, namun tidak dapat mengalokasikan untuk komponen honor guru ASN PPPK Paruh Waktu di luar ketentuan umum.

Penutup

Kebijakan relaksasi Cara cair honor guru dari BOS melalui SE No 6/2026 merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan layanan pendidikan di tengah tantangan fiskal daerah. Dengan memahami panduan teknis BOSP 2026 secara menyeluruh, Bapak/Ibu Kepala Sekolah dan operator dapat memastikan proses administrasi berjalan lancar, akuntabel, dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan guru.

Simpan artikel ini sebagai referensi, bagikan kepada rekan sejawat, dan selalu pantau pembaruan informasi resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selamat mengabdi untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik!

📢 Bagikan Panduan Ini!
Bantu Kepala Sekolah dan Operator lain di wilayah Anda. Bagikan artikel ini melalui grup WhatsApp dinas, komunitas sekolah, atau media sosial profesional agar informasi ini dapat menjangkau lebih banyak pihak yang membutuhkan.

```